Situs pemerintah daerah (pemda) dan situs departemen/ lembaga yang bermunculan di internet baik itu mulai tingkat provinsi, kabupaten dan kota menurut data Departemen Komunikasi dan Informatika, sampai saat ini jumlah situs pemda telah mencapai 472 situs. Sayangnya, masih ada situs-situs pemda yang dibuat dengan tampilan halaman depan / homepage dan isi berita yang seadanya. Mulai dari isi berita di dalamnya yang sudah kadaluarsa, atau kalau sudah diperbarui/update isinya kurang begitu greget. Desain dan tata letak homepage situs pemda kadangkala juga terkesan monoton. Akhirnya, seperti yang sering dipaparkan bahwa ada situs pemda yang hanya menjadi “hiasan”, ada situs pemda yang statusnya aktif, tapi kurang ada tanda-tanda “kehidupan”, tidak ada interaksi dari pengunjungnya hingga kurang optimal. Padahal ketika dibuat, tentunya harapannya sesuai dengan konsep E-Government yang ideal, namun sejumlah fakta menunjukkan hal yang seperti tersebut di atas.
Saat ini banyak lembaga pemerintah yang menyatakan dirinya sudah mengaplikasikan E-Government padahal pada kenyataannya lebih banyak lembaga-lembaga pemerintahan tersebut baru dalam tahap web presence, masih belum terlihat adanya penerapan E-Government yang benar-benar dijalankan secara mendalam. Oleh karena itu banyak yang menyatakan bahwa pelaksanaan e-gov belum optimal karena secara riil beberapa pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah masih menggunakan cara-cara yang manual seperti proses pembuatan KTP, aktakelahiran, kartu keluarga, dan lain-lain. Seorang warga harus secara face to facemendatangi petugas yang bersangkutan di kantor pemerintahan, atau bahkan harus mencari seorang “calo”. Hal ini sangatlah tidak efektif dan efisien karena mengeluarkan biaya yang lebih banyak dari biaya sebenarnya dan juga dirasakan menjadi sangat merepotkan karena harus mendatangi kantor pemerintahan tersebut [3]. Untuk itu, dilakukan evaluasi implementasi situs E-Government dari sisi transparansi, layanan, efisiensi, ekonomi, aspirasi, tampilan, update, dan tahapan pencapaian tujuan e-gov (world bank). Evaluasi tersebut dilakukan perbandingan dengan beberapa kota yang telah implementasi e-government, dengan tujuan agar dilihat keberhasilan atau capaian dari masing-masing daerah.
Untuk mengukur tingkat kinerja dan efektivitas situs webiste E-Government dibutuhkan beberapa hal alat pengukur. Berdasarkan hasil kajian memperlihatkan bahwa terdapat 5 (lima) aspek penting yang harus benar-benar diperhatikan dan dipertimbangkan pengembangannya situs E-Government, masing-masing adalah :audience, content, interactivity, usability, dan innovation[1]. Berikut adalah tabel analisanya website Kota Jayapura.
EFEKTIVTAS | Jayapurakota.go.id |
Audience |
|
Content |
|
Interactivity |
|
Usabiliy |
|
Innovation |
|
Berdasarkan hasil analisa situs Kota Jayapura pada tabel diatas menunjukkan bahwa belum sepenuhnya mengimplementasikan e-government, hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya dari hasil pengamatan yang dilakukan Kementerian Komunikasi yang menyimpulkan bahwa mayoritas situs pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah masih berada pada tingkat persiapan (pertama) apabila ditinjau dari sejumlah aspek:
- Leadership: Kurangnya perhatian pimpinan dalama implementasi E-Government. Para pimpinan lebih banyak fokus pada hal-hal mendasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur karena aspek-aspek tersebut belum dibangun secara merata sehingga dibutuhkan perhatian serius. Di sisi lain, pimpinan belum menyadari akan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.
- Infrastruktur Jaringan Informasi: secara umum memang masih belum tersebar secara merata. Di Kota Jayapura jaringan internet masih terbatas karena infrastruktur jaringan internet masih menggunakan VSAT, sehingga masih tergantung pada cuaca. Kalaupun tersedia sejumlah fasilitas pendukung, harganya masih relatif mahal.
- Pengelolaan Informasi: kualitas dan keamanan pengelolaan informasi yang kurang karena tidak didukung dengan infratruktur dan SDM yang handal.
- · Lingkungan Bisnis: kondisi pasar, perdagangan, dan regulasi yang membentuk konteks perkembangan bisnis teknologi informasi semakin berkembang pesat namun tidak diiringi dengan upaya-upaya pemerintah dan masyarakat dalam impementasi e-government
- · Masyarakat dan Sumber Daya Manusia: Pemerintah umumnya jarang memiliki SDM yang handal di bidang teknologi informasi. SDM yang handal ini biasanya ada di lingkungan bisnis / industri. Kekurangan SDM ini menjadi salah satu penghambat implementasi dari E-Government di Kota Jayapura. Selain itu, banyak masyarakat yang melek IT, hal ini karena internet baru berkembang di Papua mulai tahun 2007 sehingga belum merata ke seluruh komponen masyarakat, sekarang lebih banyak yang akses internet adalah para mahasiswa dan pelajar.
Dengan melihat kepada kondisi di atas, maka tantangan yang muncul kemudian adalah bagaimana meningkatkan penerapan E-Government di masa datang menjadi lebih memadai sehingga tidak memungkinkan lagi adanya tahapan pelayanan yang memerlukan pertemuan tatap muka antara masyarakat dengan penyedia pelayanan publik. Ketiadaan tatap muka dapat meminimalisir dan meniadakan aktivitas-aktivitas rent seeking .
Kesimpulan
Paparan di atas memberikan beberapa simpulan yang penting diperhatikan dalam implentasi E-Governmet di Kota Jayapura yaitu ; bahwa implementasi e-gov masih jauh di bawah standar yang ideal dan yang diinginkan. Dilihat dari hasil evaluasi implementasi E-Government dari sisi transparansi, layanan, efisiensi, ekonomi, aspirasi, tampilan, update, dan tahapan pencapaian tujuan e-gov (world bank) menunjukkan bahwa E-Government
di Kota Jayapura belum sepenuhnya diimplementasi, Dari sisi kompleksitas dan waktu E-GovernmentPemerintah Kota Jayapura telah sampai pada tahap Interaction dengan beberapa indikator, yaitu : Public Response, Content Management, Searchable Databases, E-Mail. Sedangkan dari hasil pengukuran tingkat kinerja dan efektivitas situs webisteE-Government, dilihat dari 5 aspek yaitu audience, content, interactivity,usability, dan innovation menunjukkan bahwa situs Kota Jayapura tidak memberikan manfaat yang berarti bagiaudience. Ada banyak hambatan yang mempengaruhi implementasi E-Government, seperti: kurangnya perhatian para pimpinan, hal tersebut dilihat dari belum adanya rencana strategis pengembangan E-Government. Selain itu, infrastruktur tidak memadai, sumber daya manusia dari penyedia layanan dan masyarakat lebih banyak melek IT. Hal ini menjadi hambatan besar besar dalam impelementasi E-Government, Oleh karena itu maka harus dilakukan penyempurnaan konsep dan strategi pelaksanaan E-Government dari berbagai sisi. Perlu adanya rencana strategis khusus agar pengembangan dan implementasinya tepat sasaran.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar